Voucher itu apa sih? Apa bedanya dengan uang? Saya sih, tahunya voucher pulsa telepon, voucher belanja, voucher beras, voucher pembawa baju. Oh, itu koper ya. Nah, kalau voucher pendidikan? Binatang apa lagi itu ya?

Karena penasaran, saya tanya ke mbah wikipedia dan menemukan ini: A voucher is a certificate which is worth a certain monetary value and which may only be spent for specific reasons or on specific goods. Examples include − but are not limited to − housing and food vouchers. The term voucher is also a synonym for receipt, and is often used to refer to receipts used as evidence of, for example, the declaration that a service has been performed or that an expenditure has been made.

Saya penasaran soal voucher alias kupon ini karena orang sedang meributkannya, seperti yang saya baca di sini dan di sini. Halah. Yak opo seh? Lah wong anggota DPR kok dapat voucher? Buat apa? Katanya sih, lembaran kertas bernilai sekian rupiah itu diberikan oleh Departemen Pendidikan ke sekolah-sekolah lewat para wakil rakyat. Kupon itu nantinya bisa ditukarkan dengan dana perbaikan sekolah yang rusak.

Pertanyaan saya, kenapa harus lewat wakil rakyat? Mengapa para birokrat di Departemen Pendidikan tak memberikannya langsung kepada sekolah yang membutuhkan?

"Halah, Mas. Namanya juga wakil rakyat Melayu," kata Paklik Isnogud.

"Wakil rakyat Melayu? Maksudnya? Kok nadanya agak-agak rasialistis gitu, Paklik? Tumben sampean memojokkan bangsa Melayu?"

"Lah Melayu itu kan memang semacam cemooh, olok-olok, Mas. Orang Jakarta, misalnya, sering menyebut para intel dengan ledekan 'spion Melayu'. Menurut antropologi populer ala bus turis: Melayu adalah sejenis ras yang ramah, yang banyak senyum, ketawa, orang-orang yang menggemari hidup yang santai, bangsa yang tak terbiasa dengan kerja yang keras, manusia-manusia yang tak efisien dan tahan lama, makhluk yang sering terbawa oleh perasaan mendadak.

Antropologi gaya bus turis ini bisa diperpanjang, karena orang umumnya hanya percaya apa yang ingin mereka percayai, dan karena memang benar Eric Hoffer ketika ia menulis dalam The True Believer: 'Ada kecenderungan untuk menilai sebuah ras sebuah bangsa, atau kelompok mana pun yang tampak lain, berdasarkan anggota mereka yang paling tak bermutu.'

Ketika anggota yang paling tidak bermutu itu malas, maka seluruh ras nampak malas. Ketika mereka korup, seluruh bangsa nampak korup. Ketika ada di antara mereka yang tidak cinta tanah air, mereka pun seluruhnya diputuskan sebagai tak akan mudah cinta tanah air."

"Jadi sampean ini ceritanya sedang mengolok-olok wakil rakyat begitu, Paklik?"

"Sampean lo, yang menyimpulkan. Bukan saya, Mas."

"Halah, saya tahu sampean memang suka sinis pada mereka. Mentang-mentang sampean dulu pernah gagal jadi anggota parlemen. Ya kan?"

"Hush, ngarang. Kapan saya maju jadi calon? Mbok sampean jangan bikin fitnah gitu to, Mas. Saya ini ndak pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat. Bukan apa-apa, tapi karena saya tahu, parlemen itu barang yang ringkih."

"Weits, kalimat canggih apa lagi ini, Paklik?"

Begini, Mas. Parlemen  -- kata aslinya, parlementum, konon, dipakai pertama kali November 1236 -- yang usianya sudah 400 tahun itu pernah jadi bulan-bulanan kritik. Parlemen di Inggris, misalnya, sidangnya tak teratur, terserah raja. Dan bila ada anggota yang omongannya tak berkenan di hati baginda, ia bisa ditahan tanpa proses peradilan.

Dulu, para baron dan ksatria yang menjadi anggota dewan itu selalu menjaga agar sang raja tak memajak rakyat. Namun bila tujuan ini berhasil, parlemen justru akan kehilangan bobot. Raja Edward IV, misalnya, dapat memerintah tanpa dana dari rakyat. Maka ia pun tak membutuhkan parlemen, dan di masanya, sidang lembaga ini semakin jarang.

Tapi ketika raja bokek dan pajak diperlukan, parlemen pun dibutuhkan. Di masa Charles I, misalnya. Tapi betapa malangnya raja ini. Ia mewarisi pandangan  ayahnya, James I, bahwa raja Inggris punya lisensi khusus dari Gusti Allah dan bisa memerintah tanpa parlemen. Tapi di masa itu juga, ia mewarisi sisa perang dari ayahnya. Untuk itu ia butuh duit.

Ia pun memanggil parlemen bersidang. Tapi ia tak tahu zaman sudah lain.  Parlemen yang dihadapinya sudah penuh dengan kekuatan sosial baru, orang-orang kelas menengah, Les bourgeois yang butuh hak-hak baru.

"Jangan anggap ini ancaman," kata Raja ketika ia mendesak parlemen agar menyetujui pajak lagi. "Saya tak sudi mengancam siapa pun yang tak sederajat dengan saya."

Parlemen tahu penghinaan itu, dan akhirnya kita melihat: Charles I adalah raja yang dipancung 144 tahun sebelum Revolusi Prancis memancung rajanya.

Demokrasi, pelbagai hak, rasanya memang tak bisa dipesan sekaligus, seperti kalau kita memesan nasi bungkus.

"Wah, apik iki, Paklik. Tapi, ngomong-omong soal nasi bungkus, kok tiba-tiba saya jadi lapar ini. Tadi belum buka puasa je. Yuk, kita pesan nasi bungkus, Paklik."

"Oh, semprul. Pikiran sampean kok cuma nguntal terus to, Mas."

Saya ngakak. Paklik, Paklik .... Orang yang aneh ...